Info Terbaru

Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (YPDM) menggugat Yayasan Darussalam Maluku (YDM)

Hari ini Selasa, 30 Januari 2018 sidang pertama gugatan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku kepada Yayasan Darussalam Maluku sebagai tergugat 1, notaris tergugat 2, Kopertis Wilayah XII tergugat 3 dan Menristek Dikti tergugat 4 dengan materi gugatan perbuatan melawan hukum. hal ini terkait dengan surat keputusan 491 yang diterbitkan Kemenristek Dikti.

Sidang hari ini merupakan tindak lanjut dari pengajuan permohonan gugatan perdata terhadap SK Menristek Dikti nomor 491/KPT/I/2016 yang dilakukan pada desember 2017 kemarin di Pengadilan Negeri Ambon. Menurut penasihat hukum Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku DR. Zainal Rumalean, SK Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi seakan-akan menuduh bahwa Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku itu salah. menurut dia kenyataannya dengan muncul SK Menristek dan Dikti nomor 491/KPT/I/2016 tahun 2016 itu malah betul-betul merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang luar biasa. Menurutnya, tidak boleh lagi ada yang menggunakan yayasan melainkan Darussalam karena pembubaran badan penyelenggara Universitas Darussalam Ambon dari Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku ke Yayasan Darussalam Maluku itu sangat rancu.

Sebagai informasi bahwa sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2860 K/PDT/2016 tanggal 11 Januari 2017.

  1. Mahkamah Agung menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat perubahan Anggaran Dasar Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai akta notaris M. Tuasikal, S.H.,M.Kn Nomor 12, tanggal 6 Maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU. 07444.50.10.2014 tangal 10 Oktober 2014.
  2. Mahkamah Agung menolak seluruhnya gugatan penggugat (Yayasan Darussalam Maluku) untuk menghentikan seluruh aktivitas akademik Universitas Darussalam Ambon di bawah payung Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku.

adapun putusan kasasi tersebut di atas sejalan dengan putusan perkara perdata No. 172/PDT.G/2015/PN. AMB. tanggal 21 Januari 2016 junto putusan perkara perdata nomor 28/PDT.Plw/2016/PN Amb. tanggal 29 Juni 2016. pengadilan menyatakan Universitas Darussalam adalah milik Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku.

terkait dengan SK Kemenristek Dikti nomor 491/KPT/I/2016 tertanggal 21 November 2016. maka Ombudsman Republik Indonesia memberikan tanggapan terhadap surat keputusan tersebut  dengan nomor; 0461/STR/1404/AS-35/TIM.7/II/2017.

  1. Mencabut SK NO. 491/KPT/I/2016 tentang perubahan badan penyelengara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menunjuk Yayasan Darussalam Maluku sebagai penyelenggara Universitas Darussalam dan mengambil alih penyelenggara pendidikan di Universitas Darussalam Ambon sampai ada putusan Kasasi Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap demi keadilan proses belajar mengajar di Universitas Darussalam.
  2. Memerintahkan agar Ketua Kopertis Wilayah XII mencabut surat nomor 148/K12/KL/2017 dan tidak mengambil tindakan sepihak apapun sampai ada putusan kasasi Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap.
  3. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia akan terus melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.