Info Terbaru

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Pada hari Selasa, 06 Februari 2018 Sidang Lanjutan (Sidang I) Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku melalui kuasa hukum Advokat Dr. Hi. A.R. Rumalean, S.H.,M.H., dkk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri Ambon, terhadap: Pengurus Yayasan Darussalam Maluku (Tergugat I); Notaris Rosdiana Ely, S.H. (Tergugat II); Kopertis Wilayah XII (Tergugat III); dan Kemenristek Dikti. (Tergugat IV).

Gugatan ini diajukan sebagai salah satu upaya untuk memulihkan hak-hak hukum dan kerugian hukum yang dialami oleh Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku akibat konspirasi sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan agar Universitas Darussalam Ambon yang berdomisili di kampus induk jalan Raya Tulehu sejak tahun 1986 menjadi Universitas yang besar di Maluku. Upaya kampus induk Universitas Darussalam Ambon Jalan Raya Tulehu yang telah berhasil meningkatkan akreditasi 6 Program Studi dari akreditasi C menjadi akreditasi B yakni terhadap Program Studi Pendidikan Fisika, Manajemen SD Perikanan, llmu Pemerintahan, llmu Administrasi Negara, Manajemen, dan ilmu hukum dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini mengalami tantangan yang serius akibat adanya konspirasi sistematis dari pihak-pihak yang secara tidak bertanggungjawab memanfaatkan kekeliruan yang dilakukan oleh Kemenristek Dikti.

Substansi dari gugatan perbuatan melawan hukum ini antara lain terhadap tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui berita-berita di media cetak maupun elektronik dan SK Nomor 491/KPT/I/2016 yang telah menyebabkan kerugian materil dan immateril terhadap Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sebagai Yayasan Perubahan dari Yayasan Darussalam (Yayasan Awai) yang selama ini konsisten untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Darussalam Ambon dengan kantor pusat yang berdomisili di Jalan Raya Tulehu, serta meminta pertanggungjawaban Tergugat II yang tidak melakukan proses pendaftaran Badan Hukum Yayasan Darussalam kepada Kementerian Hukum dan HAM RI secara profesionai dan berintegritas dan justeru memfasilitasi pembentukan dan pendaftaran Yayasan Darussalam Maluku serta bersama-sama dengan Yayasan Darussalam Maluku (Tergugat I) harus menjadi pihak yang paling bertanggungjawab karena telah membuat Akta Nomor 21 tanggai 04 Mei 2012 tentang penyerahan Aset Yayasan Darussalam termasuk Universitas Darussalam kepada Yayasan Darussalam Maluku secara sepihak dan bertentangan dengan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan junto Anggaran Dasar Yayasan Darussalam.

Adapun tanggungjawab hukum yang dituntut dalam gugatan ini kepada Kemenristek Dikti selaku Tergugat IV adalah tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dan semena-mena dengan menerbitkan SK Nomor: 491/KPT/2016, tanggai 21 November 2016. Padahal SK tersebut mengandung banyak kekeliruan sebagaimana yang ditemukan dalam Surat Kepala Biro Hukum dan Kementerian Ristek Dikti Nomor 4067/A4/HK/2016 sebagai dasar dikeluarkannya SK Nomor: 491/KPT/2016. Kekeliruan tersebut yakni berupa adanya error in persona dalam Surat Kepala Biro Hukum dan Kemenristek Dikti a quo sebagai dasar dikeluarkannya SK Nomor: 491/KPT/2016 ataupun adanya absolutisme dari Kemenristek Dikti yang secara sepihak mengubah Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku, padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan aturan pelaksanaannya tidak ada satupun aturan yang memberikan wewenang kepada Kemenristek Dikti untuk mengubah suatu Yayasan menjadi Yayasan yang lain.

Kewenangan perubahan yayasan menjadi wewenang dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana yang diatur dalam UU Yayasan maupun PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (Akta Notaris M. Husain Tuasikal, SH.M.Kn Nomor 12 Tanggai 06 Maret 2014, Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Ri Nomor. AHU-07444.50.10.2014, Tanggai 10 Oktober 2014) merupakan Yayasan yang telah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Yayasan perubahan atau peralihan dari Yayasan Darussalam sesuai dengan ketentuan UU Yayasan maupun PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

Kekeliruan Kemenristek Dikti dengan menerbitkan SK Nomor: 491/KPT/I/2016, selain berdasarkan kajian hukum yang mengandung eror in persona, juga mengingkari hasil temuan Tim Pemantau DIKTI tanggai 30 Agustus 2016 yang dibentuk sendiri oleh Kemenristek Dikti. Dalam investigasi faktual yang dilakukan oleh Tim Pemantau DIKTI ditemukan dan dinyatakan bahwa ada hubungan hukum antara Yayasan Darussalam (Awal) dengan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, kekeliruan Kemenristek Dikti yang lainnya adalah dengan tidak menaati Surat Ombudsman RI Nomor: 0461/SRT/1401-2016/AS- 35/2017 yang pada pokoknya menyatakan SK Nomor: 491/KPT/I/2016 mengandung maladministrasi maupun Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 919/K-PMTA/l/2017 yang pada pokoknya menyatakan terjadi pelanggaran HAM dalam memenuhi hak-hak bidang pendidikan terhadap penyelenggaraan akademik di kampus induk Universitas Darussalam Ambon jalan Raya Tulehu.

Sedangkan tanggungjawab hukum yang dituntut dalam gugatan ini kepada Kopertis Wilayah XII berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dan semena-mena melalui berbagai pernyataan Koordinator Kopertis Wilayah XII di media massa yang mendiskreditkan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dan penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas Darussalam Ambon di kampus induk Jalan Raya Tulehu. Selain itu, selama menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dari awai menjabat sampai dengan saat ini Koordinator Kopertis Wilayah XII yang baru, tidak pernah sekalipun melakukan koordinasi secara profesional dan berintegritas dengan pihak Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dan civitas akademik Universitas Darussalam Ambon di kampus induk Jalan Raya Tulehu untuk mengetahui, membicarakan dan mencari solusi terbaik terhadap keadaan yang dialami oleh Universitas Darussalam Ambon. Dengan demikian, terlihat jelas tidak ada itikad baik dari Koordinator Kopertis Wilayah XII untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, berintegritas, dan bertanggungjawab. Justeru yang dilakukan oleh Koordinator Kopertis XII adalah menyampaikan pernyataan-pernyataan di media massa dan kebijakan-kebijakan sporadis lainnya yang menyudutkan pihak Penggugat dengan menggunakan dasar yang subjektif dan sepihak, sehingga mengakibatkan kerugian serius materil dan immateril terhadap Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku.

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini, Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku berdasarkan hak hukum yang dimilikinya mengajukan tuntutan hukum bahwa Para Tergugat (Pengurus Yayasan Darussalam Maluku, Notaris Rosdiana Ely, S.H., Kopertis Wilayah XII, dan Kementerian Ristek Dikti) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tuntutan untuk dihukum membayar uang ganti rugi materil dan immaterial sebesar 1.043.391.964.890 (Satu Triliun Empat puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Selain itu, gugatan ini merupakan bagian untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan akademik oleh Universitas Darussalam Ambon yang telah berlangsung sejak tahun 1986 di kampus induk Jalan Raya Tulehu di bawah Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sebagai Yayasan Perubahan/Peralihan dari Yayasan Darussalam Akta Notaris 1981. Yang mana perlindungan hukum dalam gugatan ini telah sejalan/searah dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Ombudsman RI dan Komnas HAM RI dari tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang dilakukan oleh Para Tergugat.